Oleh: M Al Husaini

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bagi Suahasil, kursi Menteri Keuangan bukan wilayah baru. Ia telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Jauh sebelum masuk ke jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, ia juga berkiprah sebagai akademisi serta terlibat dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan penanggulangan kemiskinan.

Latar belakang tersebut membuat Suahasil lebih tepat dipandang sebagai teknokrat fiskal ketimbang figur yang datang dengan agenda ekonomi yang sepenuhnya baru. Pengalamannya berada pada titik temu antara akademik, perumusan kebijakan, dan pengelolaan fiskal. Ketika dilantik, ia menyampaikan bahwa prioritasnya adalah menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dapat dipercaya, sekaligus mampu mendukung program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah batas 3 persen PDB.

Cara pandang itu sebenarnya sejalan dengan kerangka kebijakan fiskal Indonesia yang telah dibangun sebelum pergantian menteri. Dalam kebijakan fiskal 2026, pemerintah menetapkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, melindungi dunia usaha dan daya beli, memperkuat penerimaan, meningkatkan kualitas belanja, serta menjaga kesinambungan fiskal. Defisit dirancang tetap ekspansif namun terukur pada kisaran 2,48–2,53 persen PDB. Pemerintah juga menempatkan perluasan basis pajak, penyederhanaan administrasi, efisiensi belanja, serta penyempurnaan subsidi agar lebih tepat sasaran sebagai bagian dari agenda tersebut.

Dari sini terlihat bahwa posisi Suahasil tidak sederhana jika hanya ditempatkan dalam kategori “pro-pasar” atau “pro-rakyat”. Pendekatannya lebih dekat dengan teknokrasi fiskal yang memadukan disiplin anggaran, peran pasar, intervensi negara, dan perlindungan sosial. Pasar tetap penting untuk investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, tetapi negara memiliki fungsi menjaga stabilitas, menyediakan layanan publik, memperbaiki kegagalan pasar, dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam praktiknya, pendekatan tersebut tercermin dalam pandangannya mengenai efisiensi. Seusai dilantik, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar memotong belanja, melainkan menggunakan anggaran yang tersedia untuk menghasilkan output dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pernyataan ini penting karena membedakan efisiensi dari sekadar penghematan. Penghematan mengurangi pengeluaran; efisiensi berusaha meningkatkan hasil dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Rekam jejak Suahasil pada 2025 juga menunjukkan pengalaman langsung dalam agenda tersebut. Kementerian Keuangan mencatat penataan ulang anggaran pada awal 2025 berhasil mengurangi anggaran hampir 9 persen di berbagai lini birokrasi dan menyelamatkan sekitar Rp170 triliun, sementara ekonomi Indonesia pada tahun tersebut tetap tumbuh 5,11 persen. Angka ini merupakan data pemerintah dan perlu dibaca dalam konteks keseluruhan kebijakan fiskal, bukan sebagai bukti bahwa efisiensi dengan sendirinya menyebabkan pertumbuhan.

Di sisi penerimaan, tantangannya tidak kalah besar. Penguatan basis pajak, kepatuhan, administrasi, serta pemanfaatan data merupakan bagian penting dari agenda fiskal pemerintah. Kebijakan 2026 secara eksplisit menempatkan perluasan basis pajak berbasis data dan risiko serta penyederhanaan administrasi sebagai strategi pendapatan negara. Dengan demikian, pekerjaan Suahasil bukan sekadar meningkatkan penerimaan melalui tarif, tetapi memperkuat kapasitas negara untuk memperoleh penerimaan secara berkelanjutan tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Pada sisi belanja, tantangan serupa muncul dalam kebijakan subsidi dan perlindungan sosial. Prinsip subsidi yang lebih tepat sasaran secara fiskal dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, dari perspektif kebijakan publik, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas data dan implementasi. Targeting yang semakin presisi membutuhkan sistem administrasi yang mampu membedakan siapa yang membutuhkan bantuan dan siapa yang tidak, sekaligus menyediakan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan.

Di sinilah karakter teknokratis Suahasil sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan. Kekuatan utamanya adalah pengalaman panjang memahami desain kebijakan fiskal dan mekanisme APBN. Namun, desain kebijakan yang baik harus berujung pada implementasi yang menghasilkan manfaat nyata. Bagi masyarakat, kualitas APBN pada akhirnya tidak hanya terlihat dari angka defisit, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, kesempatan kerja, dan daya beli.

Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah memiliki agenda pertumbuhan yang ambisius. Pada Mei 2026, ketika masih menjabat Wakil Menteri Keuangan, Suahasil menyampaikan bahwa target pertumbuhan 8 persen membutuhkan dukungan terhadap produktivitas, terutama melalui infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara disiplin fiskal tetap dijaga dengan target defisit di bawah 3 persen PDB.

Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi Suahasil bukan memilih antara disiplin fiskal atau pertumbuhan. Tantangannya adalah bagaimana membuat keduanya berjalan bersamaan. APBN harus cukup kuat untuk mendukung pembangunan, tetapi tidak boleh kehilangan kredibilitas. Penerimaan perlu ditingkatkan, tetapi dunia usaha juga membutuhkan kepastian dan ruang untuk berkembang. Belanja harus efisien, tetapi efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Respons pasar terhadap pengangkatannya memberikan salah satu petunjuk mengenai ekspektasi terhadap figur Suahasil. Reuters melaporkan bahwa sejumlah analis dan investor melihat pengangkatan tersebut sebagai sinyal yang berpotensi memperkuat stabilitas dan kredibilitas kebijakan fiskal. Namun, penilaian tersebut tetap merupakan ekspektasi pasar, bukan bukti keberhasilan kebijakan. Arah fiskal Indonesia tetap ditentukan oleh keputusan pemerintah secara keseluruhan, termasuk prioritas Presiden.

Karena itu, terlalu dini memberikan label bahwa Suahasil pasti akan menjadi Menteri Keuangan yang berhasil atau sebaliknya. Ia baru memulai masa jabatannya. Yang tersedia saat ini adalah rekam jejak panjang sebagai akademisi, Kepala BKF, dan Wakil Menteri Keuangan, serta sejumlah posisi kebijakan yang menunjukkan konsistensinya pada pengelolaan fiskal yang prudent dan berbasis kebijakan.

Justru karena itu, ukuran keberhasilannya ke depan seharusnya lebih luas daripada sekadar menjaga defisit di bawah 3 persen. Defisit adalah batas penting bagi kredibilitas fiskal, tetapi bukan tujuan akhir. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah APBN mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat penerimaan, memperbaiki kualitas belanja, menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pada akhirnya, Suahasil Nazara menghadapi sebuah ujian klasik dalam pengelolaan ekonomi negara: bagaimana menjaga kesehatan fiskal tanpa kehilangan momentum pembangunan. Pengalaman teknokratis memberinya modal yang kuat, tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi kebijakan yang efektif dan implementasi yang memberikan manfaat nyata.

Dengan posisi tersebut, Suahasil mungkin bukan figur yang membawa revolusi fiskal. Ia lebih tepat dibaca sebagai teknokrat yang diharapkan menjadi jangkar kredibilitas APBN sekaligus mampu mengoptimalkan ruang fiskal untuk pembangunan. Apakah keseimbangan itu dapat dicapai, belum dapat disimpulkan hari ini. Namun, justru kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, efisiensi, dan pemerataan itulah yang akan menjadi ukuran paling penting bagi perjalanan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.